Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan RKA-K/L


Jakarta – (19/7/2013), Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.94/PMK.02/2013 turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut Sekretaris Inspektorat Jenderal KESDM Iman Rochendi, Inspektur II Winarno, Inspektur III, Sudjoko Harsono Adi,Nara Sumber dari Dirjen Anggaran Republik Indonesia Kasubdit Anggaran Adi Purwanto, Kepala Seksi Anggaran

Eko Roestanto.

Latar belakang dan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan terkait petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L yaitu menyempurnakan pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian sebagai Chief Planning Officer (CPO) dan Menteri /Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) dan menyediakan payung hukum terkait keterlibatan unit Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga (API K/L) dalam meneliti RKA-K/L sebagai quality assurance serta meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA.

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan RKA-K/L disusun dengan memperhatikan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L serta berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN, standar biaya dan kebijakan Pemerintah.

Yang menjadi penanggung jawab RKA-K/L adalah Menteri/Pimpinan Lembaga, pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program, menyusun RKA-K/L, per program/eselon I menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L-DIPA yang memeuat rincian alokasi, RKA-K/L yang di susun wajib dilengkapi dokumen pendukung antara lain berupa TOR/RAB dan dokumen terkait lainya, RKA-K/L disusun secara berjenjang terdiri atas rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker) dan RKA-K/L unit eselon I, RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Menteri/Pimpina Lembaga c.q pejebat eselon I atau pejabat laian yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.