17
Sep

Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinas Dan Kearsipan

administrator

IMG 5745Batam – Sosialisasi petunjuk teknis tata persuratan Dinas dan Kearsipan dilingkungkan Inspektorat Jenderal KESDM Kamis (13/9) Pagi, yang dihadiri oleh 42 Perserta yang terdiri dari Perwakilan dari masing – masing  Bagian dilingkungan Inspektorat Jenderal KESDM serta para pejabat dilingkungan Inspektorat Jenderal KESDM dan Nara Sumber Diah Tjaturini yang merupakan perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (AMRI) dan Tukiran Herususanto, perwakilan unit Sekretariat Jenderal KESDM. Manfaat dari sosialisasi ini adalah terjadinya keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dan terwujudnya tertib Administrasi dilingkungkan Inspektorat Jenderal KESDM.

Yang menjadi latar belakang dari Penyelenggaraan kearsipan Kementrian/Lembaga  tersebut adalah:

 

Mewujudkan tertib Administrasi Pemerintahan

Mendukung kelancaran komunikasi tertulis pada Pemerintah  dan Daerah

Ketentuan yang ada belum sepenuhnya efektif diimplementasikan

Penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Instansi Pemerintah belum seragam

Kondisi Kearsipan saat ini masih banyak naskah dinas keabsahan dan kelengkapannya masih diragukan, masih terdapat naskah dinas yang terlambat dan salah alamat ke tujuan, informasinya bocor dan hilang, naskah dinas “asal” disimpan tetapi tidak dapat ditemukan kembali, penumpukan arsip akibat banyaknya duplikasi dan tidak pernah melakukan penyusutan, Musnahnya/hilangnya bahan bukti menjadi pertanggung jawaban  nasional, informasi bersifat tertutup, publik tidak dapat mengakses informasi.

Kondisi yang diharapkan adalah naskah dinas memiliki keabsahan dan kelengkapan yang dapat dipertanggungjawabkan, naskah dinas sampai ketujuan secara cepat, tepat dan aman, naskah dinas dapat disajikan secara cepat, utuh  dan lengkap, Organisasi efisiensi  karena hanya menyimpan arsip yang berdayaguna, terselamatkan dan terlestarikan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang, publik dapat mengakses informasi setiap saat dan badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.